ARAHBANUA.COM
Ditengah Gubernur terpilih hasil pilkada DKI Jakarta 2024, Pramono Anung mendukung instruksi Presiden Prabowo tentang efesiensi anggaran dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Justru dinas sosial DKI Jakarta diduga melakukan pemborosan anggaran dengan biaya pembelian popok untuk dewasa dan lansia sebesar 4 Milyar rupiah.
Hal ini diungkap oleh sumber di dinas sosial yang tidak mau disebutkan namanya yang juga kaget dengan besaran anggaran 4M untuk pembelian popok.
“Kaget kita semua, kok bisa untuk pembelian sampai 4M. Itu bisa untuk orang sekelurahan pakai popok dalam sebulan” ujar sumber di atas.
Menurut sumber di atas, kepala panti dan kasatpel yang terlibat dalam anggaran 4M untuk pembelian popok itu adalah kroni dari kepala dinas sosial.
“Mereka berasal dari satu sekolah yang sama dengan kepala dinas, makanya dilindungi oleh kepala dinas” jelas sumber.
Seandainya yang terlibat adalah adalah orang sosial pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh kepala dinas sosial dengan tegas, tambah si sumber.
“Kronisme di dinas sosial itu sudah berurat dan berakar sehingga tindak penyalahgunaan anggaran bisa ditutupi dengan kompak” ungkap sumber.
Lucunya, sumber melanjutkan. Alasan kepala dinas melindungi kroninya adalah karena tempat panti yang terlibat itu adalah panti orang sakit atau total care.
“Padahal, sejak dari namanya PUM sudah mengurus orang sakit dan anggaran untuk popok tidak sebesar itu. Jadi alasannya tidak logis” ungkap sumber.
Bahkan di Werdha itu banyak donatur untuk popok, bahkan ada donatur tetap dari perusahaan diapers.
“Aneh kan jika dana 4M hanya untuk pembelian popok sementara donatur kalau kirim sumbangan popok itu bisa memenuhi aula panti” tutup sumber mengakhiri.
*aw/ pjmi/ ab/ nf/ 060225
redaksi
KOMENTAR TERBARU