25 Juli 2024
arahbanua.com, Banjarbaru-

Salah satu pilar utama ajaran Islam adalah: Tauhid. Yang berarti, tidak ada Ilah selain Allah. Bahwa tidak ada sembahan selain Allah. Maka kita berserah diri sepenuhnya hanya pada Allah. Termasuk dalam memaknai ketakutan dan keberanian dalam mengarungi kehidupan. Ketakutan adalah keniscayaan, tetapi takut yang sebenarnya, yang hakiki, hanyalah kepada Allah. Tidak boleh takut selain kepada Allah, kepada makhluk ataupun kepada benda. Kalau kita takut pada selain Allah, maka artinya kita masih menghamba dan menyembah selain Allah.

Menegakkan Tauhid, Melawan Duit

Salah satu Ilah di dunia modern—sebenarnya dari dahulu kala—adalah ketakutan dan penghambaan kepada materi. Uang menjadi tuhan, yang disembah dan dipuja-pujikan. Maka, dia yang punya kekuatan uang, menjadi orang yang disembah, orang yang ditakuti. Dalam tatanan kekinian, ancaman oligarki, pemodal dengan kemampuan finansial yang super besar, membunuh demokrasi kita. Oligarki menjadi tuhan karena mampu membeli demokrasi. Pesta rakyat berubah menjadi transaksi pasar gelap suara pemilih yang diperjualbelikan. Demokrasi, daulat rakyat, dikalahkah oleh duitokrasi, daulat uang. Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, bahkan kepala desa, bukan lagi pilihan rakyat, tetapi telah menjadi pilihan uang.

Maka, kekuatan modal menjadi faktor penentu utama bagi siapapun kandidat yang ingin bertarung dalam pemilu. Tanpa punya duit lebih, jangan coba-coba bertarung, karena tidak layak dan tidak pantas. Begitulah para jamaah duitokrasi dengan gegap-gempita menularkan virus penghambaannya kepada uang. Pikiran yang menyesatkan itu telah menyebar dan menular, dan menjadi fakta yang dianggap benar. Padahal senyatanya hoax kubro. Daya rusaknya dan kemampuan mematikan hati nuraninya bahkan lebih dahsyat daripada virus corona sekalipun.

Dalam bahasa Banjar, Kada kawa menang amun kada bededuitan, “Tidak bisa menang, kalau tidak main uang”. Demikianlah wiridan fasih umat yang sudah tertular virus politik uang. Pikiran normalnya hilang, nafas kewarasannya tersengal-sengal. Bantuan tabung oksigen hidayah saja tidak cukup membuat mereka sadar dan selamat. Daya nalar pasien yang demikian sudah kritis, tersumbat karena obat bius pesona uang. Bagi mereka, pemenang pemilu ditentukan seberapa tebal uang digelontorkan. Lupakan program kerja ataupun kapasitas, apalagi integritas. Yang penting lembaran serangan fajar. Uang adalah penentu segalanya, penentu utama kemenangan. Uang menjadi raja, bahkan menjelma menjadi Firaun, yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan.

Di Kalimantan Selatan, kekuatan uang itu bukan lagi ditentukan berdasarkan kepemilikan HPH, Hak Penguasaan Hutan. Karena hutan sudah mulai habis sejak tahun 1990-an. Bukan saja gunung gundul karena kayunya sirna ditebang, tetapi gunungnya sendiri sudah hilang, beralih rupa jadi genangan danau bekas lubang tambang batubara. Tidak sedikit nyawa manusia meregang hilang karena terperosok ke lubang yang hitam-dalam. Kepemilikan lahan tambang dan area kebun sawit menjadi sumber konflik antara para pemodal yang mengejar dolar.

Menyisakan rakyat jelata termangu di antara alam yang kaya raya, namun tetap hidup merana karena terus menyandang kemiskinan papa yang nestapa. Negara yang harusnya menguasai kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, gagal hadir. Aparatnya telah berubah fungsi menjadi preman sangar yang berdiri pongah di hadapan masyarakat, sebab ikut menikmati bagi hasil setoran korupsi. Ibarat kecanduan nikotin, aparat tidak lagi sehat membela rakyat, karena darahnya sudah ketagihan aliran rupiah, nikmat dunia fana sesaat yang mengundang sesat kekal akhirat.

“Bismillah, saya akan maju menjadi calon gubernur Kalimantan Selatan”, saya berujar di satu pagi, pertengahan tahun 2019.

“Kalsel berat. Di sana ada para konglomerat tambang, yang punya uang segudang. Ente punya uang berapa untuk maju”, sang Pemimpin Redaksi portal berita online bertanya meragukan.

“Justru tidak ada. Saya ingin membuktikan, bahwa kekuatan uang bukan segalanya. Bahwa menang bisa diraih meskipun tanpa modal yang besar. Demokrasi kita harus disehatkan, agar tidak terus ketagihan dan candu pada pesona uang yang melenakan”.

Pertarungan antara menegakkan tauhid dan pesona duit itulah yang terus mewarnai perjalanan perjuangan kami dalam proses pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Saya yakin, pertarungan itu bukan khas Kalsel, tetapi adalah kebiasaan yang jamak terjadi di banyak pilkada, bahkan dalam berbagai segmen kehidupan kita yang lain. Tetapi, memang lebih terasa dalam potret pemilu bukan hanya secara nasional, tetapi juga pada tingkat lokal.

Saya maju melawan arus yang dianggap tidak mungkin. Bagi sebagian besar kalangan, ikhtiar saya adalah “mission impossible”, kemenangan yang mustahil diraih. Kesia-siaan.

“Sayangnya ente membentur tembok, Den. Maaf sekali, saya tidak bisa membantu,” seorang mantan Menteri Koordinator yang juga pernah menjadi Ketua Umum Partai Politik memberikan nasihatnya.

Belakangan saya mendengar cerita, kantor pusat partai itu disokong sang pengusaha tambang batubara itu. Ucapan sang menko tidak keliru. Bahkan tepat menggambarkan betapa berat perjalanan mendaki yang akan kami panjat. Saya terus melawan arus deras itu, dan berenang hingga ke seberang pulau keyakinan, bahwa harapan menegakkan tauhid melawan duit, adalah perjuangan yang teramat layak dilakukan. Meskipun pasti tidak mudah, tetapi bukan berarti kita sudah menyerah kalah.

Melawan petahana yang disokong dengan kekuatan modal, jejaring birokrasi yang menghamba-sahaya, aparat yang berpihak, bahkan penyelenggaraan pemilu yang tidak netral-profesional karena sudah dikondisikan sejak tahapan seleksi pemilihannya, adalah sedikit dari tantangan yang biasa dihadapi dalam kontestasi kekinian pemilu di tahan air kita. Sedikit banyak potret itu terjadi pula di politik Bumi Lambung Mangkurat. Yang pasti, semua kesulitan itu berawal pada kekuatan daulat uang, duitokrasi yang mampu merusak semua sistem kepemiluan kita, hingga diujungnya membeli suara rakyat pada hari penentuan pencoblosan.

Saya sudah sedari awal mendapatkan peringatan dini, early warning system. Masih di pertengahan tahun 2019, di ruang dalam yang dipenuhi buku-buku, saya duduk berdua dengan seorang presiden. Diskusi hangat mengkaji kondisi politik hukum tanah air, sampai kemudian topik pemilihan gubernur Kalimantan Selatan dibicarakan.

“Situasi politik sedang sakit. Denny orang baik. Nanti malah mendapatkan kesulitan. Kalaupun tetap mau membaca situasi, mengalir saja dulu, silakan membangun komunikasi dengan …”

Disebutlah satu nama, haji itu.

Pada kesempatan lain, saya bertemu dengan seorang calon presiden, pemimpin partai, masih membahas soal pemilihan gubernur Kalsel.

“Waduh di Kalsel ya? Di sana ada orang kuat. Berat kalau kita tidak didukung oleh dia”.

Disebutlah satu nama, haji itu.

Tidak berjarak lama, saya bertemu seorang tokoh nasional, gubernur calon presiden. Pesannya sama.

“Kalau mau maju di Kalsel, ada syaratnya, bicara dulu dengan …”

Disebutlah satu nama, haji itu.

Lengkaplah sudah. Seorang presiden, calon presiden, gubernur rasa presiden, menyebutkan satu nama yang sama: Haji Itu. Sedemikian kuat dan dalam daya tancap pengaruhnya, sehingga para petinggi negeri ikut fasih melafadzkan namanya. Kedigdayaan yang lahir bukan dari ruang lengang, tapi karena daya magis uang, yang punya daya dobrak tidak bisa diremehkan, apalagi dalam dunia persilatan politik kekinian.

Pada kesempatan selanjutnya, masih di medio 2019, saya bertemu sang konglomerat. Pemimpin grup bisnis yang menggurita. Kami makan siang di restoran miliknya. Seusai makan, dirogohnya saku celana. Tangannya meraih kantong plastik kecil—bukan dompet—yang di dalamnya tersimpan lipatan rapi uang kertas, bukan hanya rupiah. Sang konglomerat membayar makan siang di restoran chinese food miliknya sendiri, yang ada di salah satu rumah sakit miliknya sendiri. Sikap dan tampilan yang sangat bersahaja. Tapi, jangan ditanya bagaimana jejaringnya kepada petinggi negeri. Bahkan dengan presiden, bukan dia yang minta waktu, tidak jarang sang presiden yang ingin bertemu dengannya.

Sebelumnya, saat makan siang, kami bercerita banyak soal peluang kerjasama dengan INTEGRITY (Indrayana Centre for Government, Constitution and Society), kantor lawfirm yang saya dirikan. Petuah bijaknya mengalir, dari perjalanan hidup yang penuh asam-garam berbisnis di Indonesia, negeri yang melipatgandakan kekayaan keluarganya hingga generasi ketiga konglomerasi.

“Saya dengar Pak Denny mau maju gubernur di Kalsel. Kalau boleh, sebagai sahabat, saran saya jangan. Tidak usah maju. Besarkan saja INTEGRITY, nanti saya bantu. Jangan maju, tidak ada gunanya. Bapak akan berhadapan dengan kekuatan dahsyat merusak yang tak terkalahkan,” katanya.

“Memangnya kenapa Pak,” saya penasaran bertanya, meskipun bisa menebak arahnya menuju satu nama, haji itu.

“Saya kasih satu cerita saja. Suatu malam kami berkumpul, dinner. Di meja pertemuan malam itu hadir …,” disebutkanlah nama-nama besar para konglomerat negeri, orang-orang terkaya di Indonesia.

“Malam itu, semua mengeluhkan satu nama yang sama. Semua punya masalah dengan dia. Ada yang bisnisnya diganggu, lahannya diserobot. Macam-macam. Semuanya kesulitan. Akhirnya, malam itu ada kesepakatan tidak mau berurusan dengan dia. Lebih baik menghindar. Tidak mau cari masalah”

Haji itu lagi, nama itu disebut lagi, kali ini oleh kekuatan bisnis-bisnis yang luar biasa.

Itu hari jumat. Saya kebetulan langsung terbang ke Kalsel. Sepanjang perjalanan saya merenung. Berfikir, kenapa satu nama itu begitu menakutkan, terasa menggetarkan?

Satu pesan masuk. Seorang habib di daerah Basirih meminta saya singgah ke rumahnya sekaligus ziarah ke kubah ayahnya, ulama besar yang makamnya banyak dikunjungi jamaah, bukan hanya dari Kalsel.

“Maaf Bib. Saya baru mendarat jam 11 malam. Nanti mengganggu”.

“Tidak mengapa Pak Denny, saya tunggu dengan jamaah. Kita perlu bicara serius soal Kalsel”.

Begitu ke luar ruang kedatangan bandara, sudah ada santri sang habib yang menjemput dan membawa saya ke Basirih. Di rumahnya sudah berkumpul para habaib dan beberapa guru, alim ulama. Saya ditanya soal rencana maju sebagai gubernur Kalsel. Rupanya berita itu sudah menyebar.

“Berikan saya waktu. Saya perlu istikharah dulu”.

Tiba di rumah Purnama, Banjarbaru, jam tiga pagi, saya dirikan shalat malam dan istikharah, hingga shubuh. Bada sholat saya duduk sendiri di ruang tamu rumah Purnama. Berbincang serius dengan hati saya sendiri.

“Denny, terlalu banyak ketakutan di Kalimantan Selatan. Tidak ada yang berani maju. Tidak ada pilihan lain. Kamu harus mencalonkan diri. Ini bukan semata soal pertarungan pilgub, tetapi lebih jauh adalah perjuangan menegakkan prinsip tauhid. Bahwa tidak boleh takut, selain kepada Allah. Makhluk mungkin kuat, uangnya mungkin banyak. Tetapi kekuatan uang bukan segalanya, justru ini adalah lahan ibadah, untuk menegakkan tauhid melawan duit”.

Bermodalkan wirid menegakkan tauhid, perjuangan melawan duit dimulai, panji-panji dikibarkan. Sampai ujung pertarungan tuntas, kami tegaskan bahwa keikhlasan dan keistiqomahan adalah kunci-suci. Melawan ketidakadilan adalah perjuangan panjang yang tidak mengenal kata kalah. Menegakkan tauhid melawan duit, bukan mission impossible, tetapi possible, yang wajib diikhtiarkan.

Melawan kedzoliman bukan soal menang-kalah, tetapi adalah kewajiban setiap hamba Allah yang ingin menegakkan prinsip tauhid, dan menolak tunduk menghamba pada duit. Wallahu a’lam bishawab. (*)

redaksi