24 Juli 2024

Oleh: Reza Nasrullah

Agustus 1998 di halaman masjid Al-Azhar Jakarta, sebuah hajatan besar dilaksanakan dihadiri ribuan kader Partai Keadilan yang dideklarasikan resmi berdiri sejak itu. Ini adalah momentum reformasi Mei 1998 yang menandai berakhirnya era Orde Baru dan lahirnya era Reformasi.
Saya menjadi salah satu di antara ribuan kader yang hadir dari seluruh Indonesia. Ada rasa bahagia-haru-sukacita-syukur dan prihatin atau tepatnya kekuatiran kecil bercampur aduk tidak karuan jadi satu.
Saya yang telah menjalani pembinaan keislaman sejak 1984-artinya sudah 14 tahun-merasakan sangat dalam dan menyeluruh apa yang dinamakan dengan “da’wah”. Belum pernah tebersit sedikitpun bahwa saya bersama ribuan kawan-kawan lainnya yang telah menjalani proses yang sama akan berubah menjadi sebuah “partai” dengan nama yang juga tidak terbayangkan sebelumnya: Partai Keadilan (PK).
Sejak itulah muncul sebuah kata majemuk “Partai Da’wah” yang memberikan konotasi bahwa dunia da’wah yang selama ini saya harungi dengan khusyu’ telah bermetamorfosis menjadi sebuah partai politik yang akan bertarung di dunia nyata politik praktis ala demokrasi. Jadi para petinggi sekaligus pendiri partai mengumumkan kepada kami seluruhnya bahwa Partai Keadilan adalah Partai Da’wah.
Saya pulang ke Bandung dan mengikuti semua kegiatan sesuai arahan para pimpinan dalam membangun partai politik menuju keikutsertaan dalam pemilu legislatif pertama era reformasi yang waktu itu presidennya adalah BJ Habibie. Bahkan sebagai generasi awal aktifis da’wah di Bandung, saya diminta menjadi ketua DPD Partai Keadilan Kota Bandung. Ketika pemilu, saya ditetapkan sebagai caleg no 1 dari dapil Kota Bandung untuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Tidak pernah berharap jadi anggota parlemen, saya akhirnya terpaksa dengan ikhlas menjadi anggota DPRD Jabar bersama satu rekan mewakili Partai Keadilan.
Hikmah terbesar dan paling berharga bagi saya selama lima tahun menjadi anggota dewan adalah berkecamuknya pemikiran pribadi tentang apa itu da’wah, apa itu partai, dan apa itu demokrasi.
Saya mengamati dengan cermat semua percakapan dan perilaku para rekan anggota parlemen termasuk rekan saya separtai. Bagaimana pertanggungjawaban mereka dan saya sendiri terhadap para pemilih. Bahkan saya mencoba menghitung berapa pengaruh seorang anggota dewan bagi rakyat yang diwakilinya.
Sekitar satu tahun sebelum masa keanggotaan berakhir saya keluarkan uneg-uneg saya dalam beberapa tulisan yang dimuat oleh koran lokal. Semua itu merupakan hasil pergulatan pemikiran sendiri. Tanpa melibatkan pendapat orang lain. Itulah sebabnya judul tulisan ini diawali dengan Narasi Subyektif.

Saya menemukan betapa jauhnya jarak antara da’wah dengan demokrasi. Inilah penemuan
yang terjadi hasil dari secuil kekuatiran ketika menghadiri deklarasi Partai Keadilan
sebagaimana saya sebutkan di atas. Saya menyaksikan semua pendiri, pimpinan, dan kader
serta anggota partai tidak ada yang menyadari perbedaan yang begitu jauh antara da’wah
dengan demokrasi. Bahkan sampai pada usia partai yang sudah 25 tahun sekarang.
Da’wah adalah mengajak manusia mentauhidkan ALLAH SWT dengan memurnikan agama
hanya Islam yang dianut, dijadikan pedoman hidup secara totalitas. Da’wah menjadikan citacita
tingginya kalimat Tauhid (dua kalimah syahadat) di tengah lautan manusia dan
menjadikannya tegak dan unggul atas agama-agama selainnya. Inilah hakikat dan tuntunan
sekaligus tuntutan pemilik da’wah yakni ALLAH SWT sendiri. Saya yang meyakini hal ini dan
berusaha mengamalkannya secara maksimal ketika di parlemen, merasakan betapa
beratnya melawan arus demokrasi yang mengepung saya sendirian. Meskipun saya berdua,
namun ternyata persepsi rekan saya jauh beda. Dia sama sekali tidak peduli adanya jarak
yang jauh antara da’wah dengan demokrasi.
Silahkan anda pembaca tulisan ini bandingkan sendiri antara makna hakiki da’wah di atas
dengan persepsi anda tentang demokrasi. Adakah jaraknya? Jauh atau dekat?

Saya pernah ingatkan pimpinan partai di tingkat DPW Jabar khususnya anggota dewan
syariahnya, bahwa da’wah itu mengajak manusia kepada islam, bukan ke partai/golongan.
Sedangkan kita sebagai partai saat ini sedang mengajak manusia ke golongan kita, bukan
lagi ke Islam. Kita –kata saya- justru mengamalkan apa yang ditawarkan pemuka Quraisy
kepada Nabi Muhammad SAW silahkan jadi pemimpin/raja di antara kami, tapi hentikan
da’wahmu. Kita sedang mengejar kekuasaan dan melupakan da’wah kepada ALLAH SWT
(da’wah ilallaah). Kita sebenarnya sedang terjebak ke dalam jebakan demokrasi yakni
memaksimalkan banyaknya jumlah pengikut golongan / partai kita tanpa peduli apakah
mereka itu kafir, ahli maksiat, munafik, lgbt, fasik, zalim, sekuler, ataukah mu’min-muslim.
Semua bercampur baur yang penting jumlahnya mengalahkan jumlah partai saingan demi
kita meraih kekuasaan/jabatan Negara. Nanti kalau sudah berkuasa/menjabat barulah
semua pengikut itu kita islamkan secara benar. Maka cara apapun halal asal tujuan jumlah
suara pemilih tercapai sesuai target.

Masalahnya adakah kompromi antara da’wah dengan demokrasi? Sebenarnya ada, tapi
kompromi ini benar-benar di luar akal sehat mereka yang beriman 100% dengan demokrasi.
Da’wah bisa dilancarkan dalam alam demokrasi selama tidak ada unsur kekerasan verbal
sampai fisik. Bahkan tuntunan AL-QUR’AN menyebutkan berda’wahlah dengan hikmah
artinya percakapan yang beradab. Ini kompromi pertama.
Kompromi kedua, da’wah ketika berwujud partai politik peserta pemilu, silahkan ikut
pemilu.
Kompromi ketiga, inilah yang pasti dinilai tidak masuk akal alias gila oleh para demokrat
(yang beriman kepada demokrasi) bahwa partai da’wah hanya butuh satu suara dalam pemilu yakni KERIDHOAN ALLAH SWT terhadap dirinya atas amalnya berupa kampanyenya meninggikan kalimat tauhid di tengah lautan para pemilih. Tentu dengan bahasa yang menyentuh psikologis mereka. Sedangkan berapa jumlah pemilih yang akan mencoblos partai da’wah, dia serahkan sejuta persen kepada ALLAH SWT. Siapa yg bisa membayangkan betapa bahagianya jadi partai da’wah seperti ini dalam musim pemilu? Apakah perlu cemas dengan segala bentuk kecurangan panitia? Atau kecurangan lawan politik? Atau politik uang merajalela ? TIDAK ADA KECEMASAN APAPUN. Sebab ketika dia sudah meluncurkan da’wahnya, secara maksimal dengan mengerahkan semua potensi kemanusiaannya, maka selesai. Dia yakin ALLAH SWT akan menakdirkan yang terbaik baginya dalam perolehan suara manusia. Karena dia yakin ALLAH SWT lah yang akan menyetel hati para manusia apakah memilih partainya atau partai yang lain. Toh yang dikejar olah partai da’wah bukan jabatan atau kekuasaan, melainkan tingginya/menangnya/unggulnya dua kalimat syahadat. Adapun kekuasaan / jabatan akan dimandatkan oleh ALLAH SWT apabila dinilai layak. Di sini alasan kenapa partai da’wah ikut pemilu. Satu agar bisa berkampanye menda’wahkan kalimat tauhid. Dua agar dapat mengukur diri sejauhmana kelayakan mengemban amanah kekuasaan/jabatan publik oleh ALLAH SWT.
Demikianlah semoga bermanfaat. Wallaahu a’lamu bishowab.

redaksi